Perhutani KPH Bogor Bereskan Kasus Lahan Seluas 1.693 Hektar Rampung Dalam Waktu Dua Bulan

BOGOR - Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor  menyelesaikan permasalahan lahan atau tenurial dalam kawasan hutan menunjukan hasil yang cukup signifikan.

Target penyelesaian perkara lahan dengan kategori strata B seluas 1.693 hektar rampung dalam waktu dua bulan.

Baca juga: Pasca Banjir di Subang-Karawang, Ridwan Kamil: Proses Perbaikan Tanggul Segera Dilakukan BBWS

Agus Suhendar Kasi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Perhutani KPH Bogor, mengatakan permasalahan lahan strata  B di KPH Bogor jumlahnya cukup tinggi. “Strata B masalah tenurial paling tinggi di KPH Bogor” ujarnya, di Bogor Kamis, (14/10/2021).

Masalah tenurial strata B merupakan masalah lahan, dimana masyarakat mengklaim lahan tanpa memiliki dokumen kepemilikan.

Baca juga: Perhutani Berikan Alat Bantu Kesehatan Untuk Teman Difabel

Langkah ampuh penyelesaian masalah tersebut, dilakukan KPH Bogor dengan blusukan ke daerah pedesaan dan melakukan sosialisasi soal lahan kehutanan.

“Kita sosialisasi ke desa-desa, kita kelompokan masyarakat” tuturnya.

Baca juga: Selama Delapan Tahun Tidak Bisa Berdiri, Nenek Rati Usia 76 Tahun Dibantu Kapolsek Parungkuda

Setelah sosialisasi, banyak masyarakat yang memahami bahwa lahan tersebut merupakan kawasan hutan negara.

Menurut Agus, setelah masyarakat mengetahui  permasalahan lahan hutan yang digarap, mereka membuat pernyataan tertulis.

Baca juga: Sambut Baik FKP3, Sekda Apresiasi Peran Sosial Membantu Masyarakat

“Penyelesaian strata tenurial dibuat dengan pernyataan tertulis dari masyarakat. Ada pengakuan, bahwa lahan yang digarap itu hutan negara” beber Agus.

Kawasan hutan yang dikelola Perhutani KPH Bogor mencapai luas 49 ribu hektar lebih. Terdiri dari 5 wilayah BKPH. Masalah tenurial banyak terdapat di 3 wilayah BKPH, yakni BKPH Bogor, Jonggol dan BKPH Jasling.

Baca juga: Dua Pekan Ganjil-Genap di Kota Bogor, Bima Arya: Penurunan Mobilitas Warga Cukup Signifikan

Guna menjaga kelangsungan garapan, masyarakat Perhutani Bogor melegalisasinya dengan membuat perjanjian kerjasama kelola hutan.

“ KIta fasilitasi dan kita buat Perjanjian Kerjasama, supaya kegiatan masyarakat dihutan menghasilkan yang legal dan Perhutani juga dapat Sharing ” pungkasnya.(***)