Inisiator KMPG Nilai Reshuffle Kabinet Jokowi Ada Kepentingan Politik 2024, Bukan Untuk Rakyat  

JABAR - Inisiator Kader Muda Partai Golkar ( KMPG ) Dian Assafri Nasa'i mengatakan reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo, merupakan komitmen baru yang dibangun oleh para Ketua Umum Partai Koalisi pemerintah merupakan langkah  positif dalam memuluskan ajang Pilpres 2024. 

Namun Dian Assafri menilai jajaran Kabinet Kerja Pemerintah Jokowi saat ini terdapat sisi negatif dimana banyak Ketua Umum Partai yang memiliki dukungan dari masyarakat tidak dilibatkan. Hal tersebut yang perlu dipertimbangkan oleh Jokowi. 

Baca juga: Center for Budget Analysis: DPR Harus Tolak Pengesahan RUU IKN

Reshuffle kali ini Jokowi melantik dua figur menteri dan tiga figur wakil menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 merupakan kebijakan Jokowi yang harus terima, namun patut juga dicurigai. 

" Reshuffle yang dilakukan Presiden merupakan komitmen baru yang dibangun oleh para ketua umum partai koalisi pemerintah selama ini untuk menyambut persiapan tahun politik 2024 nanti, ini langkah solid dalam membangun negara yang tercinta ini". Kata Dian Assafri yg juga merupakan staff pengajar di Universitas Pancasila dan beberapa kampus di Jakarta, kepada Wartawan Jabar Indonesia satu grup ( 15/06/22). 

Baca juga: Mengenang Almarhum Ali Taher Anggota DPR RI Komisi VIII: Jangan Simpan Harta Di Hatimu

Dian Assafri menjelaskan Reshuffle yang dilakukan Jokowi merupakan hasil kajian dan bentuk kinerja para mentri selama ini. Namun ini juga merupakan strategi untuk memuluskan panggung politik di tahun 2024 mendatang dan melanjutkan kekuasaan kepada orang yg di kehendaki Jokowi

" reshuffle ini untuk memenuhi kebutuhan kerja di kabinet Jokowi yang ada kaitannya dengan kompetensi, ini bagian dari kompromi dan Kompetensi untuk memberikan kesempatan para putra bangsa atau memuluskan Politik di tahun 2024". Jelasnya 

Baca juga: Ilham Bintang: Heboh Mesin ATM BNI di Rumah Raffi Ahmad

Menurut Dian, reshuffle yang dilakukan Jokowi merupakan keberhasilan dalam mengelola, menganalisa dan memutuskan para Jajarannya yang dinilai layak membantu kinerja Kabinet Pemerintah dua tahun kedepan. 

" Ini merupakan keberhasilan Bpk Jokowi dalam menganalisa dan membuat kebijakan dalam menentukan para mentri yang dinilai layak dalam menjalankan roda pemerintahan sampai tahun 2024, sehingga keseimbangan, solidaritas kinerja pemerintah bisa terpenuhi ". Imbuhnya 

Baca juga: Dua Puluh Tahun Mengabdi Jadi Hansip, Otong Warga Desa Cibenda Kecamatan Parigi Perlu Perhatian Pemerintah

Komitmen baru ini adanya suatu kesepakatan sejumlah para pembantu Presiden yang selama ini menyuarakan pencapresan melalui intansi lembaga yang di pimpin sang menteri 

" Komitmen komitmen baru ini merupakan langkah para Menteri Kabinet Jokowi dalam menyuarakan pencapresan, seperti halnya Erick thohir yang menjadikan BUMN sebagai entitas kendaraan politik pribadinya untuk nyapres, dengan adanya komitmen baru yang dipanggil Presiden agar tidak mengganggu kinerja Pemerintah Jokowi". Katanya 

Baca juga: Catatan CBA, Proyek Pemkab Bogor Bermasalah

Dian Assafri menambahkan sisi negatif dari kabinet Jokowi yang akan meneruskan pemerintahan belum tentu pilihan masyarakat, masih banyak para ketua partai yang tidak dilibatkan di Kabinet Indonesia Maju yang dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan di pemerintahan , hal ini yang perlu di pikiran oleh Jokowi. 

" Belum tentu calon presiden yang diinginkan untuk meneruskan pemerintahan Bpk Jokowi pilihan masyarakat, ketua umum, ketua umum partai politik yang tidak di undang oleh Bpk. Jokowi seperti PKS, Demokrat dan lainya dikhawatirkan akan menimbulkan benih benih perpecahan, sehingga ini justru kontra produktif dengan apa yang diinginkan Bpk. Jokowi untuk menstabilkan pemerintahannya sampai 2024". Imbuhnya 

Kedua menteri yang dilantik berlandaskan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 tersebut antara lain: 

1. Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi. 

2. Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menggantikan Sofyan Djalil 

Baca juga: Dalam Demokrasi Musyawarah Itu Dianjurkan

Kepala Negara juga melantik tiga wakil menteri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/M Tahun 2022 yakni: 

1. Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. 2. Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan; dan3. Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional. 

Dian Assafri menambahkan kompromi politik yang menghasilkan reshuffle terdapat unsur dari PAN dan PBB bisa menjaga dan meningkat  keharmonisan politik menuju 2024 ?, apakah 1 tahun kedepan menjadi waktu yang mengujinya ?". 

" Apakah kompromi politik di kabinet jokowi akan semakin kompak dan berkinerja yang lebih baik mengingat kasus migor dan produk-produk import serta pemborosan fasilitas negara untuk aktifitas dan kegiatan pencapresan dari para menteri dapat di kendalikan. Tentu sikap dan prilaku politik parpol dan sosok capres 2024 akan menjadi sorotan rakyat". Ucapnya 

Menurut Dian, Kalau itu terjadi maka bakal calon presiden dari pimpinan parpol dan kabinet jokowi sebagai Capres struktural akan memiliki rapor merah dan rendah dukungannya di masyarakat. 

Baca juga: Rakyat Butuh Subsidi Migor Pemerintah Malah Ajak Rakyat Ikut Sumbangan Dana IKN

" Tentu rakyat akan semakin apresiasi terhadap calon presiden yang berasal dari fungsional parpol dan kabinet dan mungkin calon presiden dari kalangan profesional juga menjadi lebih baik. Kompromi politik dan kinerja kabinet ibarat menyatukan air dan minyak yang di blending dengan katalisator kepetingan 2024". Pungkasnya. ***